Mencari Identitas Sukolilo (sebuah catatan lama tentang Karst Sukolilo)

Krisis ekonomi global tidak menyurutkan langkah PT. Semen Gresik Tbk untuk melanjutkan rencana pendirian pabrik semen di kecamatan Sukolilo, kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rencana yang mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jateng dan Bupati Pati ini bergeming meski mendapat penolakan warga serta sorotan tajam dari aktivis dan pakar lingkungan. Padahal wilayah yang hendak diekploitasi berdasarkan PP No.26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Nasional justru mengarah dan memiliki kriteria kuat sebagai Kawasan Lindung Nasional, tidak boleh ditambang.

Ilustrasi Kawasan Karst Sukolilo (A.B. Rodhial Falah-dipublikasikan oleh Acintyacunyata Speleological Club)

Rencana pendirian pabrik semen di kabupaten Pati yang menuai pro kontra (fokus KOMPAS 12/07/2008), sebenarnya bisa disudahi dengan membuka kembali Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional yang ditandatangani Presiden RI tanggal 10 Maret 2008 silam. Peraturan ini tidak lagi membagi kawasan karst menjadi kelas I, kelas II atau kelas III sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya (KEPMEN ESDM Nomor 1456.K/20/MEM/2000). PP No.26 tahun 2008 secara utuh memasukkan kawasan karst sebagai Kawasan Lindung Geologi yang seharusnya masuk dalam kategori Kawasan Lindung Nasional.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menetapkan kompleks perbukitan batugamping yang dikenal masyarakat sebagai Pegunungan Kendeng atau Zona Rembang (menurut Bemmelen, 1949) sebagai Kawasan karst Sukolilo melalui KEPMEN ESDM No 0398.K/MEM/40/2005. Kawasan karst Sukolilo ini melintasi tiga wilayah administasi yaitu kabupaten Blora (45.3 Ha), kabupaten Grobogan (721.7 Ha) dan Kabupaten Pati (11.802 Ha) dengan luas total 19.472 hektar. Penetapan ini seharusnya menjadi pijakan untuk menelaah fungsi kawasan karst Sukolilo secara lebih cermat dan teliti.

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Lindung Nasional yang dimaksud dalam PP 26 tahun 2008 adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pasal 51 menyebutkan, yang termasuk Kawasan Lindung Nasional salah satunya adalah kawasan lindung geologi. Kawasan lindung geologi mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana geologi serta kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.

Cagar alam geologi dalam peraturan ini didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, memiliki keunikan bentang alam serta memiliki keunikan proses geologi. Pemerintah menunjuk secara eksplisit dalam PP tersebut (Pasal 60 ayat 2 poin c dan f), bahwa bentang alam karst dan bentang alam goa sebagai bentang alam yang unik. Artinya, kawasan karst Sukolilo yang memiliki sejumlah goa merupakan bagian dari cagar alam geologi.

Selama ini, pihak yang berwenang membuat klasifikasi kawasan berdasarkan jumlah mata air, jumlah goa dan beberapa unsur lain seperti kerapatan bukit serta lembah. Padahal, keberadaan goa-goa dan mata air di kawasan karst terkadang membentuk jaringan yang rumit, bahkan menyambung satu sama lain membentuk sistem pergoaan. Lorong-lorong ini sama sekali tidak dapat diprediksi dari permukaan sehingga untuk mengetahuinya, diperlukan kesediaan diri untuk menelusurinya.

Risiko Banjir

Batugamping yang menyusun kawasan karst memiliki retakan dan pori-pori. Bagian ini memungkinkan batugamping menyimpan air dalam waktu yang lama. Pori-pori dan retakan pada batugamping di permukaan jumlahnya lebih banyak daripada lapisan di bawahnya, sehingga memiliki kemampuan menyimpan airnya lebih besar daripada batugamping di bawahnya. Lapisan karst yang terdekat dengan permukaan ini disebut sebagai zona epikarst.

Zona epikarst memiliki ketebalan dari 10 cm hingga 30 meter jika diukur dari permukaan (klimchouk, 2004). Dalam satu kesatuan kawasan, zona epikarst memiliki peranan paling besar dalam menyerap dan menyimpan air hujan dalam waktu yang lama. Berdasarkan studi B.Trcek (2000), 50 % air yang dilepas oleh kawasan karst pada musim kemarau berasal dari zona epikarst.

Air hujan yang tersimpan di zona epikarst akan dialirkan secara perlahan melalui celah-celah batuan sebagai aliran atau rembesan vadose yang kemudian keluar sebagai mata air yang bersifat menahun (perenial). Air yang tidak lagi terserap, menjadi air larian permukaan yang selanjutnya mengalir langsung melalui drainase atau saluran-saluran pembuangan yang ada dipermukaan.

Upaya penambangan batugamping di kawasan karst Sukolilo mengancam keberadaan zona epikarst. Dalam hitungan matematis sederhana, jika curah hujan 2000 mm/tahun (separuhnya menjadi air tanah), luas lahan batugamping yang akan ditambang 350 ha (keterangan Kepala BLH Jateng), porositas batugamping 43,99 % (hasil studi AMDAL), maka dengan mengambil ketebalan 5 meter saja air yang tidak terserap oleh kawasan karst mencapai 7,7 juta meter kubik. Air ini akan mengalir di permukaan dan akan menambah volume sungai Juwana yang saat ini tidak lagi mampu menampung jumlah air yang masuk kedalamnya.

PP Muncul Belakangan?

Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional sebenarnya telah diundangkan dua bulan sebelum Studi AMDAL dilakukan, yakni tanggal 10 Maret 2008. Dalam kerangka acuan AMDAL, Peraturan Pemerintah ini belum digunakan sebagai landasan hukum, sebagaimana KEPMEN ESDM No.1456.K/20/MEM/2000 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan karst.

Lampiran PP No.26 tahun 2008 memang belum mencantumkan karst Sukolilo sebagai salah satu Kawasan Lindung Nasinal. Namun, mencermati kriteria yang termaktub dalam batang tubuh dan fungsi kawasan, sudah dapat dipastikan karst Sukolilo layak dan semestinya ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Lindung Nasional, bukan kawasan budidaya.

Anehnya, Peraturan Gubernur Jateng No 128 tahun 2008 justru telah mengakomodasi identitas karst Sukolilo sebagai Kawasan Lindung (sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL pembangunan pabrik semen PT. Semen Gresik Tbk di kabupaten Pati). Namun, implementasi dari peraturan gubernur ini ternyata malah dijadikan rujukan guna mendukung terealiasasinya rencana investasi bernilai 3,5 trilyun tersebut.

Rupanya, karst Sukolilo masih harus menunggu waktu untuk menemukan jati dirinya. Apakah akan diakui sebagai Kawasan Lindung Nasional sebagaimana PP No.26 tahun 2008 atau justru terpuruk sebagai kawasan budidaya. Kesalahan dalam menentukan identitas karst Sukolilo akan menuai dampak negatif bagi kelestarian 15.4 juta hektar lahan karst di seantero negeri ini. Kisah ini tercermin dari polemik di Kawasan karst Sukolilo yang masih berdengung hingga kini (A.B. Rodhial Falah)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s