Dapatkah PP No 26 Tahun 2008 Melindungi Kawasan Karst?

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Nasional beberapa waktu lalu memberikan secercah harapan bagi para penggiat penyelamatan kawasan karst di tanah air. Meskipun banyak cerita di balik keluarnya PP tersebut yang berbalut ketidakpuasan dan seolah-olah peraturan ini hadir akibat salah ketuk palu. Ironisnya, cerita-cerita ini bergulir dari mereka yang sebenarnya berada di lingkup pengambil kebijakan pengelolaan kawasan karst.

Aktivitas penambangan batugamping marak di daerah hulu Sungai Bribin, sistem sungai bawah tanah terbesar di Kawasan Karst Gunungsewu

Ditimbang-timbang, PP No 26 tahun 2008 ini sejatinya telah menempatkan karst pada tempat yang semestinya. Kawasan karst sebagai daerah yang memiliki potensi daya dukung terhadap kehidupan manusia dan berperan penting bagi keseimbangan ekologi sudah seharusnya dimasukkan dalam kawasan lindung. Ini adalah hal penting yang tidak dimiliki peraturan sebelumnya, yaitu KEPMEN ESDM NO 1456 tahun 2000.

Pada peraturan terbitan Menteri ESDM tahun 2000 tersebut kawasan karst dibagi menjadi tiga kelas : kelas I sebagai kawasan lindung, kelas II dan III sebagai kawasan budidaya. Implementasi di lapangan, karena motivasi kepentingan pemilik modal yang bermain mata dengan pejabat dan permainan uang yang membeli idealisme oknum peneliti dan pengambil kebijakan, semua kawasan karst diarahkan menjadi kawasan kelas II dan III. Hasilnya bisa kita lihat, dari tahun 2000 banyak tambang baik skala menengah – besar berdiri dengan leluasa di kawasan karst yang sebenarnya termasuk kawasan karst kelas I.

Bagaimana dengan PP No. 26 tahun 2008? mampukah regulasi yang baru seumur jagung ini melindungi kawasan karst di Indonesia?

Ujian pertama PP No. 26 tahun 2008 ketika terjadi polemik pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik di Kabupaten Pati – Jawa Tengah tahun 2008 silam. Silang sengketa ini berlangsung di Kawasan Karst yang membentang di tiga kabupaten : Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Masyarakat mengenal kawasan ini sebagai Pegunungan Kendeng, namun berdasarkan zonasi Van Bemmelen, kawasan karst ini termasuk dalam Zona Rembang.

Pada draft kajian Amdal pendirian pabrik semen tersebut, PP No. 26 tahun 2008 tidak dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum penelitian. Tim penyusun AMDAL bahkan sama sekali tidak mengetahui adanya PP ini, Tim penyusun AMDAL baru mendengar tentang PP ini dalam sesi tanya jawab dengan peserta sidang AMDAL yang dihadiri warga yang menolak pendirian pabrik semen, LSM, akademisi dan kelompok peneliti independen. Saat itu, bahkan KEPMEN ESDM No. 1456 baru dimunculkan setelah selesai sidang AMDAL dan polemik memanas di media massa nasional.

Pergulatan opini, hasil kajian akademis, kepentingan pejabat publik saling tarik ulur, keberadaan PP 26 tahun 2008 sama sekali tidak diperhitungan dalam polemik yang berujung pada sidang peradilan tersebut. Lembaga pengambil kebijakan yang bertugas mengklasifikasi kawasan karst bahkan masih bersikukuh menggunakan payung hukum yang lama. Metode klasifikasinya pun tergolong sangat ketinggalan jaman dengan tidak menggunakan metode-metode penelitian karst yang lebih spesifik dan termutakhir. Hasilnya, sangat bisa ditebak…kawasan karst yang rencananya akan ditambang masuk pada kategori kelas II dan III.

Beruntung, hakim di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung saat itu masih tidak bisa diintervensi dengan uang. Mereka membatalkan seluruh proses yang telah dilakukan oleh PT. Semen Gresik, bukan karena kehadiran PP No.26 Tahun 2008, melainkan karena cacat hukum perihal perijinan.

Jalan panjang PP No.26 tahun 2008 rupanya masih menikung-nikung di negeri ini. Pasal-pasalnya yang berlapis dan mengharuskan kawasan karst masuk dalam kawasan lindung masih diliputi kabut tebal. Untuk menjadi kawasan lindung, sebuah kawasan yang sudah jelas memiliki kriteria sebagai kawasan karst harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai kawasan karst oleh kepala daerah setempat dan ditetapkan oleh lembaga setingkat kementerian jika lintas administratif.

Sebelum ditetapkan, kawasan tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu, dan celakanya identifikasi yang diakui selama ini masih identifikasi dari lembaga pemerintahan yang justru mengasumsikan PP No 26 tahun sebagai produk salah ketuk. Hasil identifikasi dari pihak ketiga atau kelompok profesi meskipun menggunakan metodologi ilmiah berbasis pengetahuan karst yang komperehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis masih saja dipandang sebelah mata.

Saat ini, di luar sana…PP No.26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional masih terus bertarung, menjadi salah satu baju pelindung kawasan karst yang belum teruji kekebalannya. Sementara, taring-taring kaum korporate, didukung pejabat-pejabat korup terus mengincar kawasan karst satu demi satu. (A.B. Rodhial Falah)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s